SOKOGURU - Jutaan Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia kini bisa bernapas lega.
Bulan Juli 2025 menandai dimulainya pencairan bansos tahap 3 dari pemerintah, termasuk Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Namun, bukan hanya itu saja, berbagai program bantuan sosial lainnya juga turut digulirkan bulan ini.
Mari kita selami lebih jauh jadwal, besaran, dan jenis bantuan yang bisa Anda nantikan.
Update Pencairan PKH dan BPNT Tahap 3 di Juli 2025
Menurut informasi yang mengutip dari kanal YouTube Info Bansos, penyaluran PKH dan BPNT tahap 3 secara resmi dijadwalkan berlangsung mulai pertengahan hingga akhir Juli 2025.
Dana bantuan ini bervariasi, mulai dari Rp300.000 hingga Rp2,1 juta, yang akan masuk langsung ke rekening KPM.
Pencairan akan fokus melalui Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) yang terhubung dengan Bank Himbara (BNI, BRI, Mandiri, dan BSI).
Sementara itu, bagi KPM di daerah 3T (Terdepan, Terpencil, Tertinggal), penyaluran akan difokuskan melalui PT Pos Indonesia.
Meskipun jadwal telah ditetapkan, Info Bansos melaporkan bahwa per hari ini, aplikasi 6G masih menunjukkan status penyaluran tahap kedua (periode April-Juni 2025).
Pembaruan data untuk tahap ketiga, termasuk penetapan KPM, verifikasi rekening, dan penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM), belum terlihat di sistem.
Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk tidak sering memeriksa saldo di KKS sebelum ada informasi valid yang mengonfirmasi bahwa bantuan PKH dan BPNT tahap 3 sudah benar-benar masuk.
Proses administratif ini memang membutuhkan waktu beberapa hari hingga dana benar-benar masuk ke rekening penerima manfaat.
Daftar Bansos Lain yang Juga Turun Bulan Ini
Selain PKH dan BPNT, beberapa jenis bantuan sosial lain juga terpantau mulai disalurkan di berbagai daerah sepanjang Juli 2025, menunjukkan upaya pemerintah dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat yang membutuhkan:
1. BLT Dana Desa: Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa senilai Rp300.000 per bulan telah disalurkan di beberapa wilayah sesuai kebijakan pemerintah desa.
Contohnya, Desa Hurlang Muarauli menyalurkan BLTDD tahap 1 dan 2 tahun 2025 sebesar Rp1,8 juta untuk 6 bulan sekaligus kepada 38 KPM.
Demikian pula, Desa Tanah Abang dan Desa Kemambang juga telah menyalurkan BLTDD untuk periode tertentu di pertengahan Juli 2025.
2. Bansos Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah: Pemerintah Kabupaten Morowali meluncurkan program bantuan tunai senilai Rp700.000 per bulan bagi masyarakat kurang mampu.
Dana ini dialokasikan Rp500.000 untuk kebutuhan pangan dan Rp200.000 untuk pembelian gas LPG 3 kg serta minyak goreng.
Pemerintah setempat, menjelaskan bahwa bantuan dalam bentuk uang tunai ini bertujuan memberikan fleksibilitas kepada masyarakat dalam menghadapi potensi inflasi harga kebutuhan pokok.
3. Bansos PKD Provinsi DKI Jakarta: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus menunjukkan komitmennya dalam memberikan perlindungan sosial bagi warganya yang membutuhkan.
Memasuki bulan Juli 2025, sejumlah bantuan sosial seperti Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ), dan Kartu Anak Jakarta (KAJ) mulai disalurkan secara bertahap, diperkirakan mulai 21 Juli 2025 hingga akhir bulan.
Pencairan ini langsung ditransfer ke rekening Bank DKI milik masing-masing penerima manfaat, dengan besaran Rp300.000 per bulan untuk setiap jenis kartu.
4. Bantuan Beras 20 Kg: Pada pertengahan Juli 2025, program penyaluran bantuan pangan beras 20 kg resmi dimulai di seluruh Indonesia.
Bantuan ini merupakan alokasi untuk periode bulan Juni-Juli 2025 dan menyasar 18,27 juta KPM yang terdaftar dalam data tunggal sosial ekonomi nasional (DTKS) dengan fokus pada kelompok desil 1 sampai 5 yang rentan secara ekonomi.
Setiap KPM menerima 20 kg beras (10 kg per bulan untuk 2 bulan) dalam satu kali penyaluran.
Kesimpulan
Berbagai program bantuan sosial yang digulirkan pemerintah ini adalah wujud nyata komitmen dalam mendukung ketahanan ekonomi dan pangan masyarakat, khususnya bagi kelompok rentan.
Meskipun jadwal pencairan PKH dan BPNT tahap 3 sudah dimulai, KPM diharapkan untuk tetap bersabar dan memantau informasi resmi mengenai status pencairan.
Dengan demikian, diharapkan setiap bantuan dapat sampai kepada yang berhak, meringankan beban hidup sehari-hari, dan memperkuat kesejahteraan nasional. (*)
